0811 488 169

Kontak Kami Segera



Instagram

#lawfirmaloysiusrenwarin Tag

Law Firm Aloysius Renwarin > Posts tagged "#lawfirmaloysiusrenwarin"

Niko Basu Bantah Somasi Balik Pengelola PT Paloway Abadi, Siap Tempuh Jalur Pidana dan Perdata Untuk Kembalikan Tanah Adatnya

Tampak Nikolas Basu bersama Kuasa hukumnya, Aloysius Renwarin dan rekan-rekan usai menggelar rapat. JAYAPURA, Berita Papua — Pemilik hak ulayat Nikolas Basu menanggapi somasi balik yang dilayangkan Irwanto Idris, pengelola PT Paloway Abadi, melalui kuasa hukumnya, Yohanis Gewap dan Rekan. Basu membantah sejumlah dalil dalam somasi 9 poin, termasuk klaim bahwa tanah adat di Arso 3 hingga Arso 12, Kabupaten Keerom, telah dilepaskan secara sah kepada perusahaan. Niko Basu menegaskan somasi pertama yang dilayangkan pihaknya bertujuan menuntut perusahaan membuktikan dasar penguasaan lahan. “Kami minta bagaimana perusahaan buktikan kepemilikan daripada tanah kami yang dipakai oleh PT Paloway Abadi,” ujarnya. Dalam somasi baliknya, pihak Irwanto...

Continue reading

Masyarakat Adat Kamoro Somasi Freeport, Tuntut Kompensasi dan Dialog soal Larangan Pendulangan

Konferensi Pers Masyarakat Adat Kamoro Somasi Freeport, Tuntut Kompensasi dan Dialog soal Larangan Pendulangan Foto/Dok: Ist/Naldo JAYAPURA, WORD PERS INDONESIA – Konflik kepentingan antara masyarakat adat dan aktivitas pertambangan kembali mencuat di Papua. Laura Apoka, pemilik hak ulayat dari marga Apoka yang mengaku mewakili masyarakat adat di lima kampung, melayangkan somasi kepada PT Freeport Indonesia terkait larangan aktivitas pendulangan di kawasan tailing, dari Sungai Aikwa hingga wilayah pasir hitam. Larangan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat adat Kamoro yang selama ini menggantungkan sebagian aktivitas ekonomi pada hasil pendulangan. Dalam konferensi pers di Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners, Jayapura, Kamis...

Continue reading

Perempuan Asli Kamoro Somasi Freeport soal Tailing dan Kerusakan Lingkungan

Mama Laura Apoka (tengah) bersama kuasa hukumnya, Drs. Aloysius Renwarin, S.H.,M.H, Fernanda Revalin Tulak, S.H., dan Amon Walianggen, S.H., dalam konferensi pers mengenai somasi terhadap PT Freeport Indonesia di Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners, Jalan Kenanga No 15, Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Kamis (29/10/2026). (Foto: Citra Papua.Com/Makawaru da Cunha) JAYAPURA, CITRAPAPUA — Mama Laura Apoka, perempuan adat Kamoro dari Kampung Nayaro, menyampaikan somasi kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat tailing yang dinilai berdampak terhadap sumber penghidupan masyarakat adat.Ia meminta perusahaan membuka ruang dialog dengan pemilik hak ulayat serta menanggapi keluhan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan...

Continue reading

Freeport Larang Pendulang Berdampak Ekonomi Bagi Masyarakat Adat, Laura Apoka Tunjuk Kantor Hukum Renwarin Lakukan Somasi

Tampak Laura Apoka didampingi Kuasa Hukum Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners. JAYAPURA, Berita Papua — Bertindak atas nama masyarakat adat di 5 kampung, pemilik hak ulayat Kampung Nayaro Koprapoka dari marga Apoka, Laura Apoka, menyampaikan somasi kepada PT Freeport Indonesia menyusul larangan Freeport terhadap para pendulang di area Tailing dari Sungai Aikwa hingga kawasan pasir hitam. Laura Apoka menilai larangan itu memutus sumber penghidupan roda perekonomian mereka.Somasi disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners, Jayapura, Kamis (29/10/2026). Laura mengatakan masyarakat tidak menolak keputusan Freeport secara mutlak, tetapi meminta ruang untuk berunding. “Kalau untuk kami itu tidak...

Continue reading

Larang Mendulang di Area Tailing dari Sungai Aikwa-Pasir Hitam, Tuan Tanah Somasi PT Freeport

Masyarakat dan warga lima kampung pemilik hak ulayat Kampung Nayaro Koprapoka dari marga Apoka sedang melakukan aktivitas pendulangan di area tailing dari bantaran Sungai Aikwa hingga kawasan Pasir Hitam, yang merupakan wilayah kerja PTFI di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Foto: Dok kuasa hukum warga JAYAPURA, ODIYAIWUU — Masyarakat di lima kampung pemilik hak ulayat Kampung Nayaro Koprapoka dari marga Apoka, Kabupaten Mimika saat ini mengalami kesulitan memenuhi ekonomi keluarga hingga membiayai pendidikan anak-anak mereka. Pangkal soalnya, warga pemilik ulayat dilarang pihak PT Freeport Indonesia (PTFI) aktivitas mendulang di area tailing (sisa olahan tambang) dari bantaran Sungai Aikwa hingga kawasan Pasir Hitam, yang...

Continue reading

Saksi Fakta Ke-2 Dihadirkan, Kuasa Hukum Maniap Kogoya Sebut Tahapan Pemilihan Wabup Nduga Kian Terang

Tampak Saksi Fakta Ke-2 dihadirkan Calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya. JAYAPURA, Berita Papua— Sidang gugatan pengisian Wakil Bupati Nduga yang diajukan Maniap Kogoya kembali digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu (21/10/2026). Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi fakta ke-2 yang dihadirkan pihak penggugat. Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi 2 hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH. Maniap Kogoya didampingi 4 kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH. Usai persidangan, Yohanis...

Continue reading

Ahli Hukum Dr Edi Hardum: Gugatan Maniap di PTUN Jayapura Adalah Salah Satu Ciri Negara Hukum

Ahli Hukum Tata Negara Dr Siprianus Edi Hardum, SH, MH. Foto: Istimewa JAKARTA, ODIYAIWUU.com —Calon Wakil Bupati Kabupaten Nduga Maniap Kogoya selalu pemohon melalui kuasa hukumnya, Drs Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G Pagundun, SH mengajukan gugatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga terkait pengisian pos Wakil Bupati Nduga. “Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya Pengadikan Tata Usaha Negara atau PTUN. PTUN itu tujuannya untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, pemerintah negara terhadap warga negara dalam penjalankan roda pemerintahan. Penguasa dalam artian konkrit adalah pemerintah,” ujar Ahli Hukum Tata Negara Dr...

Continue reading

Kuasa Hukum Maniap Kogoya Soroti Dua Dugaan Cacat Prosedur Pengisian Wakil Bupati Nduga

Tim kuasa hukum Maniap Kogoya mengawal persidangan sengketa pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga di PTUN Jayapura, Rabu (14/10/2026). (Foto: Renaldo Tulak) JAYAPURA, inbrek.com – Tim kuasa hukum Maniap Kogoya menyoroti dua dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga, Papua Pegunungan, yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu,(14/10). Kuasa hukum penggugat, Dede G. Pagundun, mengatakan dua persoalan tersebut meliputi dugaan ketidaklengkapan dokumen pengusulan dari partai politik dan tidak adanya berita acara dalam proses penetapan bakal calon menjadi calon. “Kami menemukan bahwa dalam bukti berita acara pengusulan tidak ada tanda tangan sekretaris partai. Padahal, secara aturan, sekretaris...

Continue reading

Dugaan Cacat Prosedur Terkuak di Sidang PTUN, Tim Maniap Kogoya Desak Pengisian Wabup Nduga Diulang

Maniap Kogoya bersama tim kuasa hukumnya usai mengikuti sidang pemeriksaan saksi fakta di PTUN Jayapura, Rabu (14/10/2026). (Foto: Renaldo Tulak) JAYAPURA, Topberita.co.id – Proses hukum sengketa pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga memasuki babak krusial. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pihak penggugat, calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya, Rabu (14/10/2026). Sidang yang berlangsung pukul 14.30 hingga 16.38 WIT itu dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi 2 hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH. Maniap Kogoya didampingi 4 kuasa hukumnya: Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH,...

Continue reading

Gugatan Maniap Kogoya: Kuasa Hukum Sebut Pengisian Wabup Nduga Cacat Prosedur

Tim kuasa hukum Maniap Kogoya mengawal persidangan sengketa pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga di PTUN Jayapura, Rabu (14/10/2026). (Foto: Renaldo Tulak). JAYAPURA, Suarajurnalis – Proses hukum sengketa pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga memasuki babak krusial. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pihak penggugat, calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya, Rabu (14/10/2026). Sidang yang berlangsung pukul 14.30 hingga 16.38 WIT itu dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi 2 hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH. Maniap Kogoya didampingi 4 kuasa hukumnya: Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti,...

Continue reading