0811 488 169

Kontak Kami Segera



Instagram

Berita

Polemik Pemilihan Wakil Bupati Nduga Memanas, Tim Hukum Maniap Kogoya Ajukan Keberatan Resmi

Jayapura – Mediacitranusantara.com – Polemik penetapan Wakil Bupati Nduga untuk sisa masa jabatan 2025-2026 memasuki babak baru. Calon Wakil Bupati Maniap Kogoya melalui tim kuasa hukumnya secara resmi mengajukan keberatan administratif terhadap keputusan DPRK Nduga yang menetapkan Paulus Ubruangge sebagai wakil bupati terpilih. Keberatan ini disampaikan setelah DPRK Nduga menetapkan Paulus Ubruangge sebagai pemenang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 7 Juli 2026. Tim hukum menilai seluruh rangkaian proses pemilihan hingga penetapan pemenang sarat dengan kejanggalan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Kuasa hukum Maniap Kogoya, Drs. Aloysius Renwarin, SH, menyatakan surat keberatan resmi telah diserahkan kepada DPRK Nduga pada...

Continue reading

Maniap Kogoya Gugat Penetapan Wakil Bupati Nduga Terpilih, Ajukan Keberatan ke DPRK

Jayapura,inbrek.com – Calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya, melalui kuasa hukumnya secara resmi mengajukan keberatan administratif terhadap penetapan Paulus Ubruangge sebagai Wakil Bupati Nduga terpilih untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Keberatan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga pada Kamis (9/7/2026). Langkah hukum itu diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners di Jayapura, Sabtu (11/7/2026). Kuasa hukum Maniap Kogoya, Aloysius Renwarin, menilai proses pemilihan dan penetapan wakil bupati oleh DPRK Nduga tidak berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan yang dinilai tidak dilakukan...

Continue reading

Permintaan Galian C Warga Kamoro Nawaripi Dinilai Sesuai UU Otsus Papua dan UU Desa Adat

Tabloidbnn.com. Timika. — Kehancuran dan Kerusakan Lingkungan akibat tailing PT Freeport Indonesia jauh lebih Dahsyat dan lebih berbahaya dari Film Pesta Babi di Merauke. Hal ini disampaikan Pengacara Senior Papua, Aloysius Renwarin, SH., MH. kepada Media Kampung Nawaripi.id pada Jumat (22/5/2026). Menurut dia, Film Pesta Babi yang mendunia beberapa Minggu belakangan ini jpengaruhnya jauh lebih kecil dari pada kerusakan lingkungan akibat pertambangan PTFI di Timika, yang telah merusak lahan sagu, lahan untuk mencari warga 5 kampung yang sering disebut Daskam yang isunya mendunia dan sangat sensitif. Kerusakan lingkungan ini sudah terjadi puluhan tahun. Semua pihak lihat hanya diam tidak pernah bicara soal kerusakan...

Continue reading

Pengambilan Tailing Hak Masyarakat Nawaripi, Koperapoka dan Nayaro

MIMIKA - Kehancuran dan Kerusakan lingkungan alam akibat tailing PT Freeport Indonesia jauh lebih Dahsyat dan lebih berbahaya dari Film Pesta Babi di Merauke. Hal ini dikatakan Pengacara Senior Papua, Aloysius Renwarin, SH MH kepada Media Kampung Nawaripi.id pada Jumat (22/5/2026). Menurut dia, Film Pesta Babi yang mendunia beberapa Minggu belakangan ini jpengaruhnya jauh lebih kecil dari pada kerusakan lingkungan akibat pertambangan PTFI di Timika, yang telah merusak lahan sagu, lahan untuk mencari warga 5 kampung yang sering disebut Daskam yang isunya mendunia dan sangat sensitif. Kerusakan lingkungan ini sudah terjadi puluhan tahun. Semua pihak lihat hanya diam tidak pernah bicara soal kerusakan...

Continue reading

Desak Freeport! Tokoh Adat Kamoro Dukung Kades Nawaripi Minta Sirsat Timbun Lahan Wisata 100 Hektare di Mile 21

PT.Freeport (Foto: Istimewa)   TIMIKA — Kepala Suku dan Tokoh Adat Kamoro, Marianus Maknaipeku, menyatakan dukungan penuh atas langkah Kepala Kampung Nawaripi yang resmi bersurat ke PT Freeport Indonesia (PTFI). Surat itu meminta material galian C atau sirsat untuk menimbun area pariwisata Paieve Merah Putih di Mile 21 seluas 100 hektare. Dukungan serupa datang dari Pengacara Senior Papua, Allo Renwarin, SH, MH. Ia menilai sudah saatnya PTFI bertanggung jawab nyata atas kerusakan lingkungan yang terjadi puluhan tahun di wilayah adat masyarakat Kamoro. Marianus menyebut langkah Kepala Kampung Nawaripi sebagai terobosan luar biasa. Upaya itu bertujuan membangun kampung secara mandiri dengan bertumpu pada tanggung jawab...

Continue reading

Adat Kamoro dan Pengacara Papua Desak Freeport Penuhi Permintaan Kades Nawaripi untuk Timbun Lahan Wisata 100 Hektare

JAKARTA, Globalnetizen.id - Kepala Suku dan Tokoh Adat Kamoro, Marianus Maknaipeku, menyatakan dukungan penuh atas langkah Kepala Kampung Nawaripi yang secara resmi bersurat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Surat itu berisi permintaan material galian C untuk menimbun area pariwisata Paieve Merah Putih di Mile 21 seluas 100 hektare. Dukungan serupa datang dari Pengacara Senior Papua, Allo Renwarin, SH, MH. Ia menilai sudah saatnya PTFI bertanggung jawab secara nyata atas kerusakan lingkungan yang terjadi puluhan tahun di wilayah adat masyarakat Kamoro. Marianus menyebut langkah Kepala Kampung Nawaripi sebagai terobosan luar biasa. Upaya itu bertujuan membangun kampung secara mandiri dengan bertumpu pada tanggung jawab sosial...

Continue reading

Yakolina Kwalik Ditunjuk Pimpin Yahamak, Perkuat Somasi ke PT Freeport

Rapat pergantian pengurus Yahamak (Hubertus Gobay-Suara Papua)   JAYAPURA — Dalam sebuah pertemuan di kota Jayapura, Papua, Rabu (22/4/2026), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) resmi menunjuk Yakolina Kwalik sebagai direktur baru menggantikan mama Yosepha Alomang. Penunjukan ini menandai peralihan penuh tanggung jawab organisasi kepada Yakolina Kwalik, mulai dari pengelolaan program, koordinasi kegiatan, hingga administrasi yayasan. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi lanjutan Yahamak dalam menindaklanjuti somasi yang sebelumnya dilayangkan mama Yosepha Alomang kepada PT Freeport Indonesia. Somasi itu berkaitan dengan sejumlah janji bantuan perusahaan yang hingga kini belum direalisasikan. Anggota DPRP Papua Tengah, Yohanes Kemong, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengatakan,...

Continue reading

Yahamak Tunjuk Yakolina Kwalik Sebagai Direktur

Pertemuan Tim Kuasa Hukum Mama Yosepha Alomang dan Anggota DPRP Papua Tengah Yohanes Kemong, di Kota Jayapura, Papua (22/04/2026).-Jubi/ Aida Ulim. JAYAPURA – Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan atau Yahamak menunjuk Yakolina Kwalik sebagai direktur baru, Rabu (22/4/2026). Yakolina Kwalik menggantikan posisi Mama Yosep Alomang, untuk mengelola kegiatan dan program yayasan. Seluruh tanggung jawab yayasan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, koordinasi, administrasi hingga program kerja, kini sepenuhnya dialihkan kepada Yakolina Kwalik. Penunjukan ini merupakan langkah lanjutan dalam menyikapi somasi yang dilayangkan oleh Mama Yosepha Alomang kepada PT Freeport Indonesia. Somasi tersebut berkaitan dengan belum terealisasinya sejumlah janji bantuan dari perusahaan tambang emas dan tembaga...

Continue reading

Firma Hukum Aloysius Renwarin & Partners Kawal Keadilan untuk Suster Natalia Situmorang

Suster Natalia Situmorang. (Foto: Dok. Pribadi) JAYAPURA  – Firma Hukum Aloysius Renwarin & Partners di Jayapura menyatakan komitmen penuh untuk mendukung upaya penegakan keadilan yang sedang diperjuangkan oleh Suster Natalia Situmorang di Sumatera Utara. “Sebagai wujud tanggungjawab profesi dan integritas hukum, kami menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, transparan, dan non-diskriminatif,” kata Aloysius Renwarin, Senin (20/4/2026). Dukungan ini bukan sekadar pendampingan hukum, melainkan manifestasi dari keberpihakan terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. “Kami berpegang teguh pada prinsip bahwa proses hukum harus berjalan objektif dengan menjunjung tinggi asas due process of law. Oleh karena itu, kami akan mengawal setiap tahapan...

Continue reading

Pengacara Papua Dukung Penegakan Hukum Kasus Uang Nasabah Rp 28 Miliar di BNI Aek Nabara

Pengacara senior Papua Aloysius Renwarin, SH. Foto: Istimewa JAYAPURA — Pengacara senior Papua Aloysius Renwarin, SH menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh upaya penegakan keadilan kasus penggelapan uang sebesar Rp 28 miliar yang sedang diperjuangkan pengurus dan anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi, Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. “Sebagai bagian dari tanggung jawab profesi dan integritas hukum, kami memandang bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi,” ujar Aloysius Renwarin di Jayapura, Papua, Senin (20/4). Menurut Alosysius, pendiri Firma hukum Aloysius Renwarin & Partners, dukungan tersebut bukan sekadar bentuk pendampingan hukum, tetapi juga wujud keberpihakan terhadap...

Continue reading