Penggugat Bantah Gugatan Sengketa Pilwabup Nduga Tidak Dapat Diperiksa di PTUN Jayapura
Suasana sidang sengketa pemilihan calon Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2024–2029 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu (11/11/2026). (Foto: CitraPapua.com/Makawaru da Cunha)
JAYAPURA, Citrapapua.com — Pihak penggugat dalam sengketa pemilihan calon Wakil Bupati (Pilwabup) Nduga sisa masa jabatan 2024–2029 membantah pandangan saksi ahli yang diajukan Pansus DPRK Kabupaten Nduga bahwa gugatan mereka prematur dan tidak dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Rabu (11/11/2026).
Sidang dipimpin Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H., didampingi hakim anggota Rizal Abdurrahman, S.H., M.H., dan Prayogo Kurnia, S.H., serta Panitera Pengganti Roy E. Pariaribo, S.H.
Bantahan tersebut disampaikan kuasa hukum penggugat, Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Dr. Yohanis S. Bakti, S.H., M.H., dan Dede Gustiawan Pagundun, S.H., bersama Maniap Kogoya dalam jumpa pers usai sidang di Kantor Law Firm & Partners Aloysius Renwarin, Jalan Kenanga No. 15, Perumnas II Waena, Jayapura.
Mereka menilai argumentasi saksi ahli Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., mengenai gugatan prematur, objek sengketa, dan kewajiban menempuh banding administratif masih perlu diuji dalam persidangan.
Gugatan Tetap Diperiksa
Aloysius Renwarin menanggapi pandangan Anthon yang menyebut gugatan penggugat prematur. Menurut Aloysius, perkara tersebut tetap diperiksa hingga memasuki tahapan pemeriksaan saksi ahli.
“Kalau hakim tidak menerima gugatan kami karena dianggap prematur, tentu sejak awal gugatan itu sudah dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi faktanya, persidangan tetap berjalan sampai pada pemeriksaan saksi ahli,” katanya.
Aloysius juga menanggapi pandangan saksi ahli yang menyebut produk DPRK Nduga tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sehingga tidak dapat disengketakan di PTUN.
Menurut dia, kedudukan produk DPRK sebagai objek sengketa merupakan persoalan hukum yang harus diuji dalam persidangan. Ia menegaskan, penggugat telah mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dipersoalkan, tetapi tidak mendapat jawaban dari DPRK Nduga.
Banding Administratif Dipersoalkan
Sementara itu, Dede Gustiawan Pagundun menjelaskan alasan pihaknya tidak menempuh banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura.
Menurut Dede, dalam struktur kelembagaan DPRK Nduga tidak terdapat atasan pejabat secara hierarkis yang dapat menjadi tujuan pengajuan banding administratif.
“Kami tidak mengajukan banding karena melihat struktur kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri bukan pimpinan DPRK Nduga. Dalam aturan administrasi pemerintahan, banding dilakukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Sementara dalam konteks ini, kami melihat tidak ada pimpinan di atas DPRK Nduga yang dapat menjadi tujuan banding,” jelasnya.
Atas dasar itu, penggugat menilai surat keberatan yang telah disampaikan kepada DPRK Nduga menjadi dasar untuk melanjutkan gugatan ke PTUN Jayapura.
Dede juga menanggapi pandangan saksi ahli bahwa Menteri Dalam Negeri bukan atasan DPRK Nduga karena DPRK merupakan lembaga yang tidak berada dalam struktur hierarki kementerian.
Menurut dia, persoalan hubungan kewenangan dan mekanisme upaya administratif tersebut menjadi salah satu pokok perdebatan hukum yang perlu dipertimbangkan majelis hakim.
Kuasa hukum dan Maniap Kogoya memberikan keterangan kepada wartawan dalam jumpa pers usai sidang sengketa pemilihan calon Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2024–2029 di Kantor Law Firm & Partners Aloysius Renwarin, Perumnas II Waena, Jayapura, Rabu (11/11/2026). (Foto: CitraPapua.com/Makawaru da Cunha)
Maniap Minta Proses Transparan
Di tempat yang sama, Maniap Kogoya menegaskan bahwa gugatan yang diajukannya bukan semata-mata persoalan perebutan suara atau kepentingan politik. Ia meminta proses dan langkah-langkah yang dilakukan Pansus DPRK Nduga, termasuk 13 anggotanya, dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Ini bukan soal perebutan suara atau kepentingan politik. Persoalannya adalah proses dan langkah-langkah yang dilakukan Pansus DPRK Kabupaten Nduga. Masyarakat harus mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” tegasnya.
Ia berharap persidangan dapat menguji tindakan dan keputusan yang menjadi objek sengketa sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Sengketa tersebut berkaitan dengan proses pemilihan calon Wakil Bupati Nduga untuk mengisi sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam perkara ini, Maniap Kogoya bertindak sebagai penggugat, Paulus Ubruangge sebagai tergugat, sedangkan Pansus DPRK Kabupaten Nduga berkedudukan sebagai tergugat intervensi.
Sidang ditunda hingga Rabu (18/11/2026) dengan agenda pemeriksaan bukti dan penyampaian keterangan tertulis dari Dr. Titi Anggraini, pakar hukum pemilu sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), yang dihadirkan pihak penggugat sebagai ahli. (*)