Sengketa Wabup Nduga Segera Diputus, Ahli UI Soroti Legalitas Proses Pemilihan
Dalam sidang pembuktian terakhir, Rabu (18/11/2026), pihak penggugat menghadirkan keterangan tertulis ahli hukum pemilu Universitas Indonesia (UI), Dr. Titi Anggraini.
JAYAPURA,Papuaterdepan.com – Sengketa pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura memasuki babak akhir. Dalam sidang pembuktian terakhir, Rabu (18/11/2026), pihak penggugat menghadirkan keterangan tertulis ahli hukum pemilu Universitas Indonesia (UI), Dr. Titi Anggraini, yang menegaskan bahwa perolehan suara terbanyak tidak otomatis menjamin keabsahan hasil pemilihan.
Ahli menilai keabsahan penetapan calon terpilih harus diuji berdasarkan seluruh tahapan dan prosedur hukum, mulai dari pengusulan calon, pemenuhan persyaratan, proses verifikasi hingga penetapan.
Perkara Nomor 30/G/2026/PTUN.JPR tersebut diajukan Maniap Kogoya terhadap DPRK Nduga terkait proses pengisian jabatan
Wakil Bupati Nduga yang kosong. Kuasa hukum penggugat, Yohanis Sudiman Bakti, mengatakan persidangan kali ini merupakan tahap pembuktian terakhir. Kedua pihak mengajukan tambahan bukti surat, sementara penggugat menyerahkan keterangan ahli pemilu secara tertulis dari Titi Anggraini.
“Pendapat yang disampaikan ahli pemilu ini bahwa sengketa pengisian kekosongan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga memang
merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya,” kata Yohanis kepada wartawan seusai persidangan.
Menurutnya, terdapat sekitar tujuh poin penting dalam pendapat ahli yang menjadi bagian dari pembuktian perkara tersebut.
Salah satu poin krusial adalah penegasan bahwa pengujian di PTUN tidak berhenti pada siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi harus melihat apakah seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ada tiga aspek utama yang menjadi objek pengujian, yakni kewenangan pejabat yang melaksanakan proses, kesesuaian prosedur, serta substansi keputusan dengan ketentuan hukum.
Pengusulan dan Verifikasi Calon Jadi Sorotan
Dalam keterangan tertulisnya, Titi juga menyoroti keabsahan pengusulan dua calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Persetujuan calon harus diberikan melalui organ partai yang berwenang dan memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan. Hasil pemungutan suara maupun fasilitasi kepala daerah tidak dapat menggantikan persetujuan resmi partai politik.
Ahli juga menekankan pentingnya verifikasi persyaratan calon secara cermat dan transparan. Penetapan calon memenuhi syarat harus didukung dokumen pemeriksaan, dasar penilaian, waktu penerimaan dokumen, serta kesimpulan hasil verifikasi.
Selain itu, persyaratan pengunduran diri dari jabatan yang tidak dapat dirangkap harus diperiksa berdasarkan waktu pemenuhan dan ketentuan hukum. Dokumen yang diterbitkan kemudian tidak otomatis dapat memperbaiki kekurangan persyaratan sebelumnya tanpa dasar hukum yang sah.
Titi turut menyoroti perlindungan hak calon, keterbukaan hasil pemeriksaan, serta kesempatan yang setara bagi setiap calon untuk mengetahui dan memberikan tanggapan sebelum keputusan ditetapkan.
Dalam aspek hukum administrasi, ahli juga menjelaskan bahwa keputusan DPRK mengenai penetapan calon terpilih dapat diuji melalui PTUN karena telah menimbulkan akibat hukum dan bersifat final dalam lingkup kewenangan DPRK, meskipun proses pengangkatan masih memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
Penggugat: Demokrasi Harus Berjalan Sesuai Hukum
Kuasa hukum penggugat lainnya, Dede G. Pagundun, mengatakan keterangan ahli tersebut memberikan landasan penting bagi majelis hakim untuk menilai legalitas seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga.
Menurut dia, persoalan utama dalam gugatan bukan sekadar perolehan suara, melainkan keabsahan proses yang melahirkan keputusan penetapan calon terpilih. “Pokok persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan apakah proses yang menghasilkan penetapan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum,” tegas Dede.
Ia menambahkan, keputusan administrasi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mulai dari pengusulan, verifikasi, pemenuhan persyaratan calon hingga penetapan.
“Jabatan publik harus diisi melalui proses yang sah. Demokrasi tidak boleh dipisahkan dari hukum, dan keputusan mayoritas tidak boleh ditempatkan di atas peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Dede menegaskan pihaknya menghormati kewenangan majelis hakim dalam menilai seluruh fakta dan alat bukti yang telah disampaikan para pihak.
Sementara itu, Yohanis berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan secara menyeluruh bukti surat, keterangan saksi, serta pendapat ahli sebelum mengambil keputusan. Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, didampingi hakim anggota Rizal Abdurrahman dan Prayogo Kurnia.
Perkara tersebut dijadwalkan kembali disidangkan pada 27 November 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Setelah itu, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.
Putusan PTUN Jayapura nantinya menjadi penentu atas gugatan Maniap Kogoya terhadap proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030. (*)