0811 488 169

Kontak Kami Segera



Instagram

Nasib Kursi Wakil Bupati Nduga Menunggu Putusan PTUN Jayapura

Law Firm Aloysius Renwarin > Berita  > Nasib Kursi Wakil Bupati Nduga Menunggu Putusan PTUN Jayapura

Nasib Kursi Wakil Bupati Nduga Menunggu Putusan PTUN Jayapura

Sidang lanjutan gugatan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030 di PTUN Jayapura dengan agenda pembuktian terakhir, Rabu (18/11/2026).

JAYAPURA, suarajurnalis — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menggelar sidang lanjutan gugatan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030 dengan agenda pembuktian terakhir, Rabu (18/11/2026).

Perkara Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2026/PTUN.JPR itu diajukan Maniap Kogoya melawan DPRK Nduga. Pada sidang tersebut, penggugat dan pihak intervensi mengajukan tambahan bukti surat, sementara penggugat menyerahkan keterangan ahli pemilu secara tertulis dari Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kuasa hukum Maniap Kogoya, Yohanis Sudiman Bakti, menjelaskan bahwa sidang hari ini merupakan pembuktian terakhir. Para pihak, baik penggugat maupun pihak intervensi, mengajukan tambahan bukti surat. Pada kesempatan itu, penggugat menyerahkan keterangan ahli pemilu secara tertulis dari Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“Kesempatan ini penggugat mengajukan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan oleh ahli Pemilu yaitu Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” ujar Yohanis kepada media usai sidang.

Menurut Yohanis, dalam keterangan tertulis yang diserahkan resmi pada sidang hari ini, terdapat kurang lebih 7 kesimpulan dari pendapat ahli mengenai perkara ini. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa sengketa pengisian kekosongan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

“Pendapat yang disampaikan oleh ahli Pemilu ini bahwa sengketa pengisian kekosongan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga itu memang kewenangan PTUN untuk bisa memeriksa dan mengadilinya. Bahwa tidak dilihat dari siapa yang jumlah suaranya terbanyak, kemudian secara otomatis akan dinyatakan sebagai pemenang, tetapi kita melihat pada tahapan-tahapan prosedur yang dilaksanakan dalam proses pemilihan itu,” jelas Yohanis.

Ia menambahkan, ada tiga hal yang diuji di PTUN, yakni apakah proses pemilihan sesuai dengan ketentuan undang-undang, apakah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, dan apakah sesuai dengan substansi undang-undang. “Itulah yang diuji di PTUN,” tegasnya.

Yohanis menyatakan bahwa proses perkara kini memasuki tahapan akhir, yaitu pengajuan kesimpulan pada sidang berikutnya.

“Artinya bahwa proses perkara ini tinggal memasuki tahapan akhir yaitu pengajuan kesimpulan untuk sidang berikutnya. Dan setelah itu kita akan menunggu putusan PTUN,” ujarnya.

Ia berharap majelis hakim dapat menilai seluruh tahapan dan alat bukti yang diajukan, baik surat, saksi, maupun ahli.

“Semoga PTUN Jayapura dengan bijak menilai seluruh tahapan ini, alat-alat bukti yang diajukan dalam bentuk surat, saksi maupun ahli. Semoga kewenangan PTUN dalam menguji tentang kewenangan, prosedur dan substansi itu betul-betul dapat dibuktikan melalui hasil putusan,” kata Yohanis.

Lebih lanjut, ia berharap perkara ini menjadi pengalaman berharga bagi tahapan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ke depan, baik bupati maupun wakil bupati.

“Agar tahapannya itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan oleh undang-undang,” pungkasnya.

Dede G. Pagundun, usai sidang di PTUN Jayapura, Rabu (18/11/2026).

Ahli juga menerangkan bahwa keputusan DPRK mengenai penetapan calon terpilih telah menimbulkan akibat hukum dan bersifat final dalam lingkup kewenangan DPRK. Meskipun pengangkatan masih memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri, keputusan tersebut tetap dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara.

Terkait pengusulan calon, ahli berpendapat bahwa dua orang calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung melalui organ yang berwenang. Apabila ketentuan mensyaratkan tanda tangan ketua dan sekretaris atau bentuk persetujuan tertentu, persyaratan tersebut wajib dipenuhi. Fasilitasi kepala daerah maupun hasil pemungutan suara tidak dapat menggantikan persetujuan resmi organ partai politik. Penilaian keabsahannya harus melihat kewenangan dan keabsahan pernyataan kehendak partai politik, bukan semata-mata bentuk atau kop surat.

Mengenai perlindungan hak calon, ahli menegaskan pentingnya keterbukaan hasil pemeriksaan dan pemberian kesempatan kepada calon untuk mengetahui serta menyampaikan tanggapan. Penyerahan dokumen setelah sengketa timbul tidak otomatis memulihkan kesempatan calon untuk menanggapi hasil pemeriksaan sebelum keputusan ditetapkan. Kepastian jadwal dan kesetaraan perlakuan juga harus dijamin sejak tahap pencalonan, bukan hanya pada saat pemungutan suara.

Dalam hal persyaratan pengunduran diri dari jabatan yang tidak dapat dirangkap, ahli menjelaskan bahwa surat pernyataan pengunduran diri, bukti penerimaan atau persetujuan pejabat berwenang, dan keputusan peresmian pemberhentian merupakan dokumen yang memiliki fungsi hukum berbeda. Karena itu, waktu pemenuhan setiap persyaratan harus diperiksa secara cermat. Dokumen yang diterbitkan kemudian tidak dapat dianggap berlaku surut untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya tanpa dasar hukum yang sah.

Ahli juga memberikan perhatian terhadap upaya administratif dan tenggang waktu gugatan. Keberatan administratif harus diperiksa oleh badan atau pejabat yang berwenang, dengan jawaban yang mempertimbangkan substansi persoalan serta disertai dasar hukum dan dokumen pendukung. Penghitungan tenggang waktu gugatan harus memperhatikan objek keputusan yang disengketakan, waktu penerbitannya, serta penyelesaian upaya administratif yang relevan.

Pengetahuan mengenai pemungutan suara pada Maret 2026 tidak serta-merta dapat disamakan dengan pengetahuan terhadap keputusan tertulis DPRK yang baru diterbitkan pada 7 Juli 2026. Namun, upaya administratif yang diwajibkan tetap harus ditempuh sesuai ketentuan hukum. Ahli turut menerangkan bahwa Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar bagi pengadilan untuk menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Lebih lanjut, ahli menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pemeriksaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dapat dinilai berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tanpa harus terlebih dahulu membuktikan adanya motif pribadi atau kepentingan politik pejabat yang bersangkutan.

Pada bagian kesimpulannya, ahli menyatakan bahwa apabila terbukti terdapat pelanggaran esensial terhadap keabsahan pengusulan, pemenuhan persyaratan calon, prosedur wajib, maupun hak prosedural calon, pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan sesuai jenis dan akibat hukum dari cacat yang ditemukan.

Pemulihan hak penggugat tidak harus didasarkan pada pembuktian bahwa penggugat pasti akan terpilih apabila proses berjalan benar, melainkan pada hak untuk memperoleh proses pencalonan dan pemilihan yang sah, adil, dan setara. Bentuk serta ruang lingkup pemulihan tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan fakta, alat bukti, dan hukum yang berlaku.

Kuasa Hukum Penggugat, Dede G. Pagundun, SH, menyampaikan bahwa keterangan ahli tersebut memberikan landasan penting bagi Majelis Hakim untuk menilai perkara secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan hasil pemungutan suara, tetapi juga berdasarkan legalitas seluruh tahapan proses pengisian jabatan.

“Pokok persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan apakah proses yang menghasilkan penetapan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum. Keputusan yang lahir dari proses administrasi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mulai dari pengusulan, verifikasi, pemenuhan persyaratan calon, hingga penetapan,” tegas Dede.

Ia menambahkan bahwa pihak penggugat menghormati kewenangan Majelis Hakim dalam menilai fakta dan alat bukti serta menentukan putusan. Keterangan ahli merupakan bagian dari bahan pertimbangan hukum yang disampaikan secara independen untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara.

“Jabatan publik harus diisi melalui proses yang sah. Demokrasi tidak boleh dipisahkan dari hukum, dan keputusan mayoritas tidak boleh ditempatkan di atas peraturan perundang-undangan,” pungkas Dede.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH. Maniap Kogoya selaku penggugat hadir didampingi empat kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada 27 November 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. (*)