Kuasa Hukum Maniap Kogoya Persoalkan Ahli DPRK Nduga di PTUN Jayapura, Dinilai Prematur
Persidangan sengketa tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura
JAYAPURA, inbrek.com – Persidangan sengketa tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura memanas setelah kuasa hukum Maniap Kogoya menyampaikan keberatan atas kehadiran ahli yang dihadirkan pihak intervensi DPRK/Pansus Nduga.
Kuasa hukum penggugat, Dede G. Pagundun, menilai pengajuan ahli tersebut prematur karena sebelumnya pihak intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi maupun ahli dalam persidangan.
Menurut Dede, pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dalam persidangan dan didengar langsung oleh para pihak maupun pengunjung sidang.
“Kami mengajukan keberatan terhadap ahli yang diajukan pihak intervensi. Sebelumnya kuasa hukum intervensi mengatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli. Itu jelas kami dengar, pengunjung juga mendengar,” kata Dede di Kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners.
Ia meminta majelis hakim mencatat keberatan tersebut sebagai bagian dari proses persidangan. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim.
Polemik tidak hanya menyangkut kehadiran ahli, tetapi juga substansi keterangan yang disampaikan terkait status produk hukum DPRK Nduga.
Dede menyoroti pendapat ahli pihak intervensi yang menyebut produk DPRK belum bersifat final karena masih memerlukan proses administrasi lanjutan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, argumentasi tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hubungan kewenangan antara DPRK dan Kemendagri. “Apakah Mendagri ini pimpinan DPRK sehingga membutuhkan persetujuan DPRK? Tidak. Ini dua lembaga yang berbeda,” tegasnya.
Dede juga mempertanyakan relevansi proses administrasi di tingkat kementerian terhadap objek sengketa yang sedang diperiksa PTUN Jayapura.
Ia menilai, apabila keputusan Mendagri digugat melalui jalur peradilan di Jakarta, putusan tersebut tidak serta-merta membatalkan keputusan DPRK Nduga. Karena itu, menurutnya, keterangan ahli belum menjawab persoalan utama mengenai kewenangan dan keabsahan tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Meski menyampaikan keberatan, Dede menegaskan pihaknya tetap menghormati pandangan ahli yang dihadirkan pihak intervensi.
Sebagai bentuk penyeimbang, tim kuasa hukum Maniap Kogoya berencana mengajukan keterangan ahli melalui affidavit atau pernyataan tertulis yang saat ini masih dalam proses pengiriman.
“Kami menghormati pandangan ahli. Kami juga akan mengajukan keterangan ahli melalui affidavit tertulis. Mudah-mudahan minggu depan sudah kami masukkan sebagai alat bukti,” katanya.
Sementara itu, Maniap Kogoya menegaskan langkah hukum yang ditempuhnya merupakan bentuk keberatan atas tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga yang dilakukan Pansus DPRK. Ia mengaku merasa dirugikan oleh proses tersebut sehingga memilih menguji persoalan itu melalui PTUN Jayapura.
Maniap juga menyoroti perjalanan persidangan yang telah berlangsung sejak 5 Agustus 2026. Ia menyebut pihaknya telah menghadirkan saksi fakta pada 14 Oktober dan saksi kedua pada 21 Oktober 2026.
Menurut Maniap, majelis hakim sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan saksi dari Pansus DPRK Nduga pada 4 November 2026. Namun, pihak tersebut tidak hadir. Ketidakhadiran kembali terjadi pada persidangan 11 November 2026, ketika pihak intervensi justru menghadirkan ahli.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Maniap mempertanyakan langkah pihak intervensi dalam proses pembuktian perkara.
“Saya menilai kesaksian ahli itu prematur,” ujarnya.
Maniap menegaskan sengketa yang diajukannya bukan berkaitan dengan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah, melainkan menyangkut prosedur dan tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga yang dilaksanakan Pansus DPRK.
Ia meminta masyarakat Nduga, khususnya warga yang tersebar di 32 distrik dan 248 kampung, memahami persoalan yang sedang diperjuangkan melalui jalur hukum tersebut.
“Hari ini bukan penyelesaian suara 12-13, tetapi tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Nduga. Seluruh masyarakat Nduga, 32 distrik dan 248 kampung, harus mengetahui,” kata Maniap.
Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi perdebatan tanpa solusi di tengah masyarakat. Sidang sengketa tersebut dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, bersama dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.
Dalam perkara ini, Maniap Kogoya didampingi empat kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH.
Persidangan ini menjadi bagian penting dalam menguji keabsahan tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga. Penilaian mengenai legalitas keputusan dan argumentasi masing-masing pihak selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk memutus perkara. (*)